Selasa, 08 November 2016

Jawaban atas Kaji Ulang dan Diskusi



              A.    KAJI ULANG

1.      Perbedaan antara Profesional sistem, Pengguna akhir dengan Pemegang Kepentingan, yaitu :
a.       Profesional Sistem adalah analis, teknisi sistem, dan programmer. Mereka yang akan benar-benar membangun sistem, mengumpulkan fakta atas masalah yang ada pada sistem, menganalisis data tersebut, lalu merumuskan solusi untuk mengatasi masalah tersebut.
b.      Pengguna Akhir adalah pihak untuk siapa sistem dibangun. Para pengguna tersebut meliputi para manajer, personel operasional, akuntan, dan auditor Internal.
c.       Pemegang Kepentingan adalah orang-orang di dalam atau di luar perusahaan yang memiliki kepentingan atsa sistem terkait akan tetapi bukan merupakan pengguna akhir sistem.
3.      Tiga masalah yang menyebabkan kegagalan sistem, yaitu :
a.       Kurangnya penyesuaian pengembangan system
b.      Pengembangan sistem yg tidak dapat dipelihara
c.       Adanya kerusakan dan kesalahan rancangan.
5.      Yang harus masuk dalam Komite Pengarah yaitu meliputi CEO, direktur keuangan, direktur informasi, pihak manajemen senior dari berbagai area pengguna, auditor internal, dan pihak manajemen senior dari layanan komputer. Pihak-pihak eksternal , seperti konsultan manajemen dan auditor eksternal perusahaan, juga dapat melengkapi komite ini.
Tanggung Jawab komite pengarah :
a.       Mengatasi berbagai konflik yang timbul dari sistem baru
b.      Mengkaji berbagai proyek dan menetapkan prioritas
c.       Menganggarkan dana untuk pengembangan system
d.      Mengkaji status tiap proyek yang sedang berjalan
e.       Menentukan melalui berbagai titik pemeriksaan di seluruh SDLC apakah akan melanjutkan proyek atau menghentikannya.
7.      Perencanaan strategis adalah menghubungkan berbagai proyek sistem atau aplikasi dengan tujuan strategis perusahaan. Dan perencanaan strategis haruslah dilakukan sebagai dasar untuk perencanaan sistem seperti rencana bisnis perusahaan, yang mengspesifikasikan ke mana perusahaan rencananya akan menuju dan bagaimana cara perusahaan untuk mencapai ke tujuan itu.
9.      Pendekatan desain berorientasi objek (object-oriented design – OOD) adalah satu metode dalam tahap siklum hidup pengembangan sistem pada tahap ke tiga yaitu Desain Konseptual Sistem. Desain Konseptual Sistem memiliki 2 pendekatan yaitu pendekatan terstruktur dan pendekatan desain berorientasi objek. Pendekatan desain berorientasi objek yaitu teknik mengembangkan sistem dari bawah ke atas melalui perakitan berbagai modul yang dapat digunakan kembali, bukan membuat sistem dari awal.
11.  Teknik utama dalam mengumpulan fakta meliputi observasi, melibatkan diri dalam pekerjaan, wawancara personal serta mengkaji berbagai dokumen penting.
13.  Perbedaan antara sumber data, penyimpanan data, dengan aliran data :
a.       Sumber data
Meliputi berbagai entitas eksternal, seperti pelanggan atau vendor, serta sumber-sumber internal dari berbagai departemen lainnya.
b.      Penyimpanan data
Penyimpanan data berbentuk file, basis data, akun, dan berbagai dokumen sumber yang digunakan dalam sistem.
c.       Aliran data
Aliran data diwakili oleh perpindahan  berbagai dokumen dan laporan antarsumber data, penyimpanan data, pekerjaan pemrosesan dan pengguna.
15.  Tujuan dari analisis sistem adalah mengidentifikasi dan mengevaluasi permasalahan, kesempatan dan hambatan yang terjadi serta kebutuhan yang diharapkan sehingga dapat diusulkan perbaikan. Hasil dari tahap analisis sistem adalah laporan analisis formal, yang menyajikan berbagai temuan dari analisis dan berbgai rekomedasi untuk perbaikan atau membuat sistem baru.
17.  Dua pendekatan dalam disain konseptual sistem :
a.       Pendekatan Terstruktur
Mengembangkan sistem yang baru dari nol serta dari atas ke bawah.
b.      Pendekatan desain Berorientasi Objek
Mengembangkan sistem dari bawah ke atas melalui perakitan berbagai modul yang dapat digunakan kembali, bukan membuat sistem dari awal.
19.  Objek merupakan adalah lokasi di memori yang memiliki nilai dan direferensikan oleh pengidentifikasi. Karakteristiknya, mengembangkan sistem informasi dari berbagai komponen atau objek standar yang dapat digunakan kembali. Contohnya yaitu proses dalam pembuatan mobil.
21.  Yang seharusnya dilibatkan dalam melakukann studi kelayakan terperinci adalah komiter pengarah dan juga seorang auditor, fokus utama seorang auditor terletak pada kelayakn ekonomi sistem yang diusulkan telah diukur seakurat mungkin atau tidak.
23.  Biaya yang timbul sekali atau yang berulang-ulang :
Melatih Personel (sekali)
Pemrograman dan pengujian awal (sekali)
Desain sistem (sekali)
Biaya piranti keras (sekali)
Biaya pemeliharaan piranti lunak (berulang-ulang)
Persiapan lokasi (sekali)
Sewa fasilitas (berulang-ulang)
Konversi data dari sistem lama ke sistem baru (sekali)
Biaya asuransi (berulang-ulang)
Instalasi perlengkapan awal (sekali)
Pembaharuan piranti keras (sekali)
25.  Kebaikan pengembangan piranti lunak secara internal yaitu dapat menyesuaikan dengan operasi bisnis perusahaan. Jika dikembangkan secara komersil piranti lunak yang ditawarkan relatif dengan biaya yang lebih rendah daripada mengembangkan sistem secara internal.
27.  Data uji harus disimpan dengan tujuan untuk memfasilitasi pengujian di masa yang akan datang sehingga data uji tersebut dapat di gunakan kembali sebagai bahan pengujian.
29.  Dokumen yang biasanya tidak dibutuhkan oleh pemegang kepentingan lain akan tetapi dibutuhkan akuntan dan auditor untuk sistem baru yaitu dokumen pengguna. Dokumen pengguna adalah jenis dokumen yang dibutuhkan akuntan dan auditor karena meliputi berbagai hal seperti memasukan input transaksi, memeriksa saldo akun, memperbaharui akun, dan membuat laporan output.

B.     DISKUSI

1.      “Tahap pemeliharaan dalam SDLC melibatkan perubahan mendasar yang mengakomodasi perubahan kebutuhan pengguna.” karena kebutuhan pengguna sistem yang berbeda-beda maka sistem lah yang harus menyesuaikan apa yang pengguna butuhkan. Sistem dapat dikatakan gagal apabila tidak dapat memenuhi kebutuhan pengguna atau menyelesaikan permasalahan pengguna.
3.      Rencana strategis yang baik tidak berorientasi pada perincian, justru dalam rencana strategis harus menghindari terlalu banyak perincian. Karena pada tahap perencanaan hanya memungkinkan para spesialis untuk fokus terhadap membuat keputusan berdasarkan informasi yang memadai dengan mempertimbangkan berbagai faktor yang relevan, seperti harga, ukuran kinerja, keamanan, dan pengendalian.
5.      Tujuan dari proposal proyek adalah untuk memberikan pihak manajemen dasar untuk memutuskan apakah akan melanjutkan proyek atau tidak. Terkait masalah melanjutkan atau tidak proyek tersebut manajemen akan mengevaluasi  proposal tersebut karena proposal tersebut berisi ringkasan- ringkasan mengenai temuan dari penelitian yang telah dilakuan sebelumnya sehingga menjadi bahan pertimbangan manajemen dalam pengambilan keputusan.
7.      Dalam tahap implementasi, struktur basis data akan dibuat dan diisi dengan data perlengkapan akan dibeli dan diinstal, karyawan dilatih, sistem didokumentasikan, dan sistem yang baru akan diinstal. Proses implementasi tersebut melibatkan berbagai usaha dari para desainer, programer, administrator basis data, pengguna, dan akuntan. Berbagai aktifitas tersebut membutuhkan biaya yang besar apabilan dari pihak manajemen tidak mendukung secara penuh maka tahap implementasi tidak bisa dilaksanakan.
9.      *Pendekatan Terstruktur
Mengembangkan sistem yang baru dari nol serta dari atas ke bawah.
*Pendekatan desain Berorientasi Objek
Mengembangkan sistem dari bawah ke atas melalui perakitan berbagai modul yang dapat digunakan kembali, bukan membuat sistem dari awal.
Menurut saya yang lebih menguntungkan adalah Pendekatan desain berorientasi objek, karena pada desaian berorientasi objek melakukan metode yang paling tepat dengan mengembangkan sistem dari bawah ke atas dalam hal ini sistem dapat dilihat secara keseluruhan proyek dan membagi proses kedalam berbagai fungsi proyek, dan tidak membutuhkan waktu yang relatif lama karena pendekatan ini tidak lagi merancang sistem dari awal tidak seperti sistem terstruktur.
11.  Manfaat tidak terwujud biasanya sangat sulit untuk diukur secara akurat. Beberapa desainer beragumentasi bahwa jika Anda tidak memperhitungkannya, maka akan dihasilkan perkiraan yang konservatif. Manfaat lebih apapun akan di terima, tetapi tidak disyaratkan untuk keberhasilan sistem yang baru. Bahaya dari sudut pandang ini :
a.       Hanya biaya yang dapat dihindari yang digunakan dalam perhitungan manfaat dari penghematan biaya
b.      Penggunaan tingkat bunga yang wajar dalam mengukur nilai sekarang arus kas
c.       Biaya yang timbul sekali dan biaya berulang dilaporkan secara lengkap dan akurat
13.  Selama prosedur data uji, pengembangan harus menguji data yang “buruk”, karena data yang buruk merupakan suatu bukti dokumentasi dalam proses pengembangan  sistem dan dari bukti ini dapat di identifikasi serta di analisis sehingga menjadi bahan pertimbangan pihak manajemen untuk dalam mencapai tujuan bisnis perusahaan.
15.  Buku petunjuk operasi untuk operator komputer secara teori sama dengan daftar periksa bagi pilot pesawat yang digunakannya untuk lepas landas dan mendarat. Buku petunjuk ini penting karena memuat informasi yang sangat penting mengenai peralatan tersebut, misalkan kita membeli sebuah televisi, maka kita akan mendapatkan manual yang didalamnya berisi informasi dasar mengenai bagian-bagian dari televisi dan fungsinya, cara penggunaannya dan fitur-fitur yang terdapat didalamnya, hal-hal yang harus dilakukan dan yang tidak boleh dilakukan pada waktu pengoperasian, cara perawatan, spesifikasi teknis dan terakhir biasanya berupa petunjuk apabila terjadi masalah, hal yang sering ditanyakan dan daftar alamat yang harus dihubungi bila terjadi sesuatu.
17.  Peran penting melibatkan akuntan dalam tahap desain terperici dan implementasi. Pekerjaan yang dilakukan oleh akuntan yaitu : pada tahap desain terperinci peran akuntan diperlukan unntuk menjamin mutu dari dokumentasi sistem terbebas dari kesalahan apapun yang terdeteksi. Kalau pada tahap implementasi Peran seorang akuntan dalam hal ini peran profesi akuntan publik (auditor) yaitu menyediakan keahlia teknis, menspesifikasikan standar dokumentasi dan memverifikasi kecukupan pengendalian.
19.  Ukuran kelayaan :
a.       Kelayakan hukum : pembuat keputusan harus memastikan diri bahwa sistem yang  diusulkan tidak melanggar batasan hukum yang ada. Contohnya : suatu sistem diterapkan akan tetapi melanggra privasi serta kerahasiaan yang disimpan
b.      Kelayakan operasional : menunjukan tingkat kesesuaian antara prosedur perusahaan yang ada dengan berbagai keahlian serta kebutuhan operasional yang baru. Contohnya : saat sistem di terapkan kita melihat dulu apakah sistem ini layak untuk digunakan atau tidak.
c.       Kelayakan jadwal : berhubungan dengan kemampuan perusahaan untuk mengimplementasikan proyek tersebut dalam waktu yang dapat di toleransi.

Selasa, 25 Oktober 2016

Code of Professional Accounting



Code of Professional Accounting Indonesia
In the ethics of the profession, a profession has a high moral commitment, which is usually manifested in a special rules that hold true for everyone who assumed the profession in question. This rule as a rule in carrying out the profession commonly referred to as a code of conduct that must be met and adhered to by every profession.
Each profession who provide services to society should have a code of conduct which is moral principles and regulate professional behavior. The parties interested in the ethics of the profession is a public accountant, a provider of accounting information and accounting students.
AICPA Code of Professional Conduct consists of two parts:
1.      Principles of Professional Conduct states follow - horn and ideal behavior
2.      Code of Conduct sets minimum standards.

Principles of Professional Conduct provides a framework for the Code of Conduct.
Additional guidelines for the application of the Code of Conduct is available through:

1.      Interpretation of the Code of Conduct (Interpretations of the Rules of Conduct
2.      Verdict (rulings) by the Professional Ethics Executive Committee.
The code of ethics of accountants Indonesia contains eight principles of ethics as follows: (Mulyadi, 2001: 53)

1. Responsibility profession
In carrying out its responsibilities as professionals, each member must always use the moral and professional judgment in all the activities he does.
As a professional, members have an important role in society. In line with these roles, members have a responsibility to all users of their professional services. Members also must always be responsible for working with fellow members to develop the accounting profession, maintain public trust and responsibility in the profession to regulate itself. Collective efforts of all members are required to maintain and enhance the traditions of the profession.

2. Public Interest
Each member is obliged to always act within the framework of public service, honor the public trust, and show commitment to the professionalism.
One main characteristic of a profession is the acceptance of responsibility to the public. The accounting profession holds an important role in the community, where the public accounting profession which consists of clients, lenders, governments, employers, employees, investors, the business and financial world, and others rely on the objectivity and integrity of accountants in maintaining the functioning of the business in an orderly manner. This dependence raises the responsibility of accountants against the public interest. The public interest is defined as the interest of the people and institutions that served members as a whole. This dependence causes the attitudes and behavior of accountants in providing services affect the economic welfare of society and the state.
The main interest of the accounting profession is to make users understand that accounting services accounting services performed at the highest achievement levels in accordance with the ethical requirements necessary to achieve the level of achievement. And all members bind themselves to respect the public trust. Public for the trust given to him, members must continually demonstrate their dedication to achieve a high level of professionalism.
To maintain and enhance public confidence, each member must fulfill their professional responsibilities with the highest possible integrity.

3. Integrity
Integrity is an element of character that underlie the emergence of professional recognition. Integrity is the quality of the underlying public trust and are a benchmark (benchmark) for the members in examining the decision.
Integrity requires a member to, among other things, being honest and forthright without sacrificing secret service recipients. Services and public trust should not be defeated by personal gain. Integrity can receive an innocent mistake and honest differences of opinion, but does not accept fraud or suppression of principle.

4. Objectivity
Each member should maintain objectivity and free from conflicts of interest in fulfilling their professional obligations.
Objectivity is a quality that gives value for services provided member. The principle of objectivity requires that members be fair, impartial, intellectually honest, not prejudiced or biased, and free from conflicts of interest or under the influence of others.
Members work in many different capacities and should demonstrate their objectivity in various situations. Members in public practice provide attestation services, tax, and management consulting. The other members prepare financial statements as a subordinate, conducting internal audit services and work in the capacity of finance and management in industry, education, and government. They also educate and train those who want to go into the profession. Whatever the merit and capacity, members must protect the integrity of its work and maintain objectivity.

5. Competence and Prudential Professionals
Each member must carry out their professional services with caution, competence and diligence, and have an obligation to maintain professional knowledge and skill at the level required to ensure that clients or employers to benefit from the professional services and the most advanced techniques.
This implies that members have an obligation to carry out professional services as well as possible according to his ability, in the interests of service users and are consistent with the responsibilities of the profession to the public.
Competence acquired through education and experience. Members should not portray themselves have the expertise or experience they do not possess. Competence indicate the presence of the achievement and maintenance of a level of understanding and knowledge that allows a member to provide services with ease and ingenuity. In terms of professional assignment exceeds the competencies of the members or the company, members are required to conduct a consultation or submit a client to another party who is more competent. Each member is responsible for determining the competence of each or judge whether the education, guidance and adequate consideration needed to be responsible to fulfill.

6. Confidentiality
Each member shall respect the confidentiality of information obtained during professional services and should not be put on or disclose such information without consent, unless there is a right or a professional or legal obligation to disclose it.
The public interest and the profession demands that professional standards relating to confidentiality defined that there are guidelines regarding the nature of nature and extent of the obligation of confidentiality as well as to the circumstances in which the information obtained during professional services can or should be disclosed.
Members have an obligation to respect the confidentiality of information about a client or employer obtained through professional services that it provides. The obligation of confidentiality continues even after the relationship between the member and the client or the service ends.

7. Professional Conduct
Each member should behave consistent with the good reputation of the profession and avoid actions that may discredit the profession.
The obligation to avoid behavior that could discredit the profession must be met by the members as a manifestation of its responsibility to the recipient of services, third-party, other members, staff, employers and the general public.

8. Technical Standards
Each member should carry out professional services in accordance with the technical standards and the relevant professional standards. In accordance with his expertise and with caution, members have an obligation to carry out the assignment of service recipients during the assignment in line with the principles of integrity and objectivity.
Technical standards and professional standards that must be adhered member is a standard issued by the Indonesian Institute of Accountants. International Federation of Accountants, regulatory bodies, and the setting of relevant legislation
.

Ethics in Auditing
Auditing Ethics is an attitude and behavior mentatati rules and norms prevailing in the life of a systematic process for obtaining and assessing the evidence objectively, relating to the assertion-assertions about actions and events economy. An auditor in auditing a financial statement must be based on auditing standards have ditntukan Indonesian Institute of Certified Public Accountants. Auditing standards are guidelines for the audit of historical financial statements. Auditing standards consist of ten standards and specified in the form of Statement on Auditing Standards (PSA). PSA is thus a further explanation of each standard listed in the auditing standards.

1. Public Trust
Profession an accountant plays an important role in society. This leads to dependency on the responsibility of an accountant of the interest of the public, where the public interest is the interest of the general public and institutions whose services are done thoroughly. This dependence is related to the attitude and behavior of accountants in conducting their services to the public services that affect the economic welfare of society and the state.
Public confidence as an independent audit of the service users is essential for the development of the public accounting profession. Public confidence will be reduced if there is evidence that the independence of the auditor it turns out is reduced, even public confidence can also be decreased due to the circumstances they are sensible (reasonable) are considered to affect the independence stance. To be independent, the auditor must be intellectually honest, free from any obligations towards its clients and does not have an interest with its clients both a management company or owner of the company. Competence and independence of the auditor in its application will be related to ethics. Accountants have an obligation to maintain a standard of ethical conduct their highest to the organization in which they take shelter, their profession, the community and themselves where accountants have the responsibility of being competent and to maintain the integrity and objectivity them.

2. Auditor's Responsibility to the Public
The accounting profession in the community has a very important role in maintaining the functioning of the business in an orderly manner to assess the fairness of the financial statements presented by the company. The auditor should have the responsibility for the financial report that is being done. The responsibility here is very important for the auditor. The public will demand an attitude of an auditor professionalism, commitment while doing the job. On a given public trust is an accountant must continually demonstrate their dedication to achieve the high level of professionalism. In the code of conduct is disclosed, accountants not only have a responsibility to clients who pay, but also has a responsibility as well to the public. The public interest is defined as the interest of the people and institutions that served as a whole.

3. Basic Auditor's Responsibility
The Auditing Practice Committee, which is the forerunner of the Auditing Practices Board, in the 1980s, giving a summary (summary) of the auditor's responsibilities:

        1. Planning, Control and Recording.
Auditors need to plan, control and record his work.

        2. Accounting System.
The auditor should ascertain the system for recording and processing of transactions  and assess their adequacy as a basis for preparing the financial statements.
 3. Audit Evidence.
The auditor would obtain audit evidence that is relevant and reliable to provide a  rational conclusion.
 4. Internal Control.
If the auditors wish to place confidence in the internal controls, should ensure and evaluate the controls and perform compliance tests.
 5. Revisited Relevant Financial Statements.
Auditors carry out review the relevant financial statements as necessary, in conjunction with the conclusions drawn by other audit evidence obtained, and to provide a rational basis for the opinion on the financial statements.

4. Independence Auditor
The independence is a state free from influence, not controlled by the other party, not dependent on others (Mulyadi and Puradireja, 2002: 26). In the SPAP (IAI, 2001: 220.1) auditors are required to be independent, meaning not easily influenced, because he was carrying out work in the public interest (differentiated in terms he practiced as an internal auditor).

 There are three aspects of the independence of the auditor, as follows:

a.       Independence in fact (independence in fact). This means that the auditor must have a high honesty, aligned to objectivity.
b.      Independence in appearance (independence in appearance). This means that the views of others against themselves auditor in connection with the audit.
c.       Independence in competence (independence from the corner of his craft). The independence from the standpoint of expertise is closely linked with the auditor's professional proficiency.
5. Capital Market Regulation and Regulator of the Independence of Certified Public Accountants
Law Capital Market Law No. 8, 1995 gives the sense of capital markets more specific, namely, "the activities concerned with the public offering and trading of securities, public companies relating to securities issuance, as well as institutions and professions related to the effect". The capital market has a very big role in the Indonesian economy. the institution in charge to direct, control, and monitoring the daily activities of the capital market in Indonesia is the Capital Market Supervisory Agency or Bapepam. Bapepam has the authority to grant permission, approval, registration to capital market participants, the process of registering within the framework of the public offering, issuing the implementing regulation of the law in the areas of capital markets, and enforcing the law for any infringement of legislation in the field of market capital.
One Bapepam supervisory duties is to provide protection to investors from harmful activities such as falsification of data and financial statements, window dressing, and others by issuing implementing regulations in the capital market. In protecting investors from the inaccuracy of data or information, as the regulator Bapepam has issued several regulations related to data presented kereablean issuers in both the annual report and the financial statements of the issuer. The provisions that have been issued by Bapepam include Regulation No. VIII.A.2 / Decision of Chairman of Bapepam Number: Kep-20 / PM / 2002 on the Independence Accountant Provide Audit Services in Capital Market.

Etika Dalam Kantor Akuntan Publik
   A.    Business Ethics of Certified Public Accountants
Business Ethics is a way to conduct business activity, which covers all aspects relating to individuals, companies and communities. Business Ethics in a company can establish the values, norms and behavior of employees as well as leaders in building a fair and healthy relationship with customers / partners, shareholders, the community.
In carrying out his profession an accountant in Indonesia are governed by a code of professional conduct by the name of the Indonesian Accountants Association code of ethics which is an order of ethical and moral principles that provide guidance to accountants. In addition to the code of ethics of accountants is also a tool or a means for clients, users of financial statements or the public in general, about the quality or the quality of services rendered as a series of ethical considerations as stipulated in the code of professional conduct. Ethical principles or code of ethics accountant accountants include:
1.      Responsibility Profession. In carrying out its responsibilities as professionals, each member must always use the moral and professional judgment in semuakegiatan does.
2.      Public Interest. The main interest of the accounting profession is to make users understand that accounting services accounting services performed at the highest achievement levels in accordance with the ethical requirements necessary to achieve the level of achievement.
3.      Integrity. Auditors are required to have a good attitude as honest, thoughtful, and a high sense of responsibility for their work.
4.      Objectivity. Auditors are required to be impartial in carrying out their duties anyone or collect personal information.
5.      Confidentiality. Auditors are required to maintain the best possible data or information that they got in their duties.
6.      Competence. Auditors are required to have the knowledge, experience, expertise and good skills in performing their duties.
In carrying out his profession an accountant in Indonesia are governed by a code of professional conduct by the name of the Indonesian Accountants Association code of ethics which is an order of ethical and moral principles that provide guidance to accountants to deal with clients, fellow members of the profession and also with the public. In addition to the code of ethics of accountants is also a tool or a means for clients, users of financial statements or the public in general, about the quality or the quality of services rendered as a series of ethical considerations as stipulated in the code of professional conduct.
The case of Enron, xerok, merck, vivendi universal and bebarapa other similar cases have proved that ethics is indispensable in business. Without ethics in business, so of trade will not function properly. We must recognize that accounting is a business, and the primary responsibility of business is to maximize profit or shareholder value. But if this is done without regard to ethics, then the result is very detrimental.
There are five rules of ethics established by the Indonesian Institute of Accountants-Certified Public Accountants Compartment (IAI-KAP). Five ethical rules are:
1.      Independence, integrity, and objectivity
Independency. In performing their duties KAP members must always maintain an independent stance in providing professional services as stipulated in the Public Accountants Professional Standards set by IAI. The independent mental attitude must include independent in fact (in facts) and in appearance (in appearance)
Integrity and Objectivity, in carrying out their duties KAP members must maintain the integrity and objectivity, should be free from conflicts of interest (conflict of interest) and should not allow factors of material misstatement (material misstatement) knows or divert (subordinated) consideration to other parties.
2.      Common standards and accounting principles General Standards. KAP members must adhere to the following standards and their interpretations issued by the relevant regulatory bodies established standards IAI:
Professional Competence. KAP members may only perform professional services provision that is decent (reasonably) expected to be completed with professional competence
Accuracy and precision Professional. KAP member shall perform professional services provision with professional precision and accuracy.
3.      Planning and Supervision. KAP members are required to plan and supervise adequately any implementation of the provision of professional services.
4.      Sufficient Relevant Data. KAP members are required to obtain relevant data that is sufficient to ground worthy of the conclusions or recommendations with respect to the implementation of professional services.
5.      Compliance with the Standards. KAP members who carry out the assignment of services auditing, attestation, review, compilation, management consulting, taxation or other professional services, shall comply with the standards issued by the governing body standards set by IAI.

   B.     Social Responsibility public accounting firm as a Business Entity
Social responsibility as a public accounting firm Business Entity is not a donation or giving free service. Social responsibility of public accounting firms include the main characteristics of the public accounting profession, especially the attitude of altruism, namely the interests of the public and also pay attention to fellow CPAs than the pursuit of profit.
As a business entity like entity - other business entities, public accounting firm is also required to be concerned with the state of society, not only in the form of "money" by making a donation, but more complex. That is, in the Office of Public Accountancy social responsibility of an institution is not a donation or giving free service. But covering the main characteristics of the public accounting profession, especially the attitude of altruism, ie mengutamakn public interest and also pay attention to fellow CPAs than the pursuit of profit.
In carrying out its responsibilities as professionals, each member must always use the moral and professional judgment in all the activities he does. As a professional, members have an important role in society. In line with these roles, members have a responsibility to all users of their professional services. Members also must always be responsible for working with fellow members to develop the accounting profession, maintain public trust and responsibility in the profession to regulate itself. Collective efforts of all members are required to maintain and improve the tradition of the public accounting profession.

   C.     Crisis in the Accounting Profession
The crisis in the public accounting profession can occur because of a lack of interest young people to this profession, but when seeing the growth of professional services industry in Indonesia is very much needed and if this happens it will threaten the existence of this profession.
The accounting profession is a danger that the crisis if every auditor or attestor acting on the wrong track, and audit opinion would be worthless. An accountant will be awkward to use tax preparers and financial journalists but the audit function that became the heart of accounting will be cut out of practice to donate almost worth - worth abuse. The company carries out supervision of auditors who are working to implement the internal control, financial, administrative, sales, data processing, and marketing functions among the crowds. Public accountant is a container that can assess whether the financial statements are in accordance with the principles of accounting or auditing. Differences public accountant with the company's other services, namely services rendered by the firm will be used as a tool for making decisions. Obligations of KAP is rendered used for make a decision or have social responsibility on their business activities.
For accountants behave ethically will affect the image of the firm and to build public trust and will treat clients well and honestly, then not only increase revenue but also provide a positive influence for employees of KAP. Ethical behavior will provide more benefits for managers KAP KAP compared to other employees. Gaps are in addition to audit also do consulting, financial reports, preparing tax reports. Therefore, there is a gap diatara accounting profession and accounting profession must.

   D.    Regulatory Framework Enforcement Ethics in Public Accounting Firm
Anyone committing unethical hence the need for the handling of such unethical actions. But if similar violations carried out by members of the public or members of the profession then it is questionable whether the rules in force still needs to be retained or considered to be developed and adapted to the changes and development of the environment. In general code of conduct applicable to the accounting profession in keselurahan if you see a code of conduct accountants Indonesia contents mostly involve the public accounting profession. In fact, IAI has compartments educators accountants, management accountants compartment compartments besides public accountant. Need to think about the code of conduct concerning the management accountant, accountant educators, accountants state (BPKP, BPK, taxes).
Cases often occur and become biasannya news concerning public accountant. The case for the community is often considered as a violation of the code of ethics, but is often the case in fact constitute a violation or violations of auditing standards IFRSs. Apart from the above to be able to enforce the code of conduct there are some things that must be done, and apparently still in line with one of the general policy board IAI period of 1990 s / d in 1994, namely:
1.      Completion of the code of ethics that is publishing the interpretation of the code of conduct that exist both in response to cases of complaints as well as complaints from fellow accountants or the general public. This has been done starting from IAI seminar updating of the code of conduct, hotel Daichi 15 June 1994 in Jakarta and the 7th congress in Bandung and continue dansedang conducted by the board committee of codes of conduct at this time.
2.      The judicial process either by professional regulatory body or board of professional judgment and follow-up (written warning, suspension and dismissal as a member IAI),
3.      There should be a section in the IAI took the initiative to file a complaint either to the professional regulatory body for violations of the code of conduct although no complaints from third parties but the attention of the wider community.
Recent developments in the business and professional ethics
Ethics in business is necessary to maintain good relations and fairness in the business world. Business ethics achieve scientific and academic status with its own identity, was first raised in America srikat in the 1970s. To understand the development of business ethics De George distinguishes the five periods, namely:

1) Situation Formerly At the beginning of the history of philosophy, Plato, Aristotle and other Greek philosophers, investigating how best to organize human life together in the country and discuss how economic life and commercial activity should be regulated. At this time the moral issues surrounding the economic and business highlights from the standpoint of theology.

2) Period of Transition: The 1960s At this time new developments that can be called sbagai prsiapan directly to the emergence of business ethics. Marked rebellion against the power and authority in the United States (US), a student revolution (in the French capital), the rejection of the establishment (establishment), at this point also raised anti-consumerism. It gives attention to education, especially management, ie by entering new subjects into the curriculum by name coorporate busines and society and social responsibility, while still using the approaches that vary minus philosophical ethics.

3) Business Ethics Born in the USA: The 1970s are the two factors that encourage the birth of business ethics in 1970, namely: - A number of philosophers began to get involved in thinking about ethical issues around business and business ethics is considered as a response to the right on moral crisis that was covering the world of business - occurrence of moral crisis experienced by the business world. At this time they work together, especially with the economists and the management in the continuing tendency of applied ethics. Norman E. Bowie said that the birth of business ethics is due to the interdisciplinary cooperation, which is the prime konferesi of business ethics at the university diselanggarakan Kansas by philosophi Department along colledge of business in November 1974.

4) Expanding the European Business Ethics: The 1980s In Western Europe, new business ethics as science began to develop about 10 years later. It was first marked by the increasing number of universities in Western Europe, which included subjects of business ethics. In 1987 also established the European Ethics Network (EBEN), which is used as a meeting forum between academics from universities, business schools, entrepreneurs and representatives of national and international organizations.

5) Business Ethics into Global Phenomenon: In the 1990s, business ethics has been present in Latin America, ASIA, Eastern Europe and other regions of the world. In Japan the active conduct of business ethics is the study of the Institute of Moralogy on Reitaku university in Kashiwa-Shi. In india business ethics practiced by the Management Center of Human Values ​​established by the board of directors of the Indian Institute of Management in Calcutta in 1992. Then on July 25 to 28, 1996, had established the International Society for Business, Economics, and Ethics (ISBEE) in Tokyo , In Indonesia alone, at some universities, especially in graduate programs has taught business ethics courses. Besides popping up anyway organizations conduct special review of business ethics agencies is the study and development of business ethics Indonesia (LSPEU Indonesia) in Jakarta.
Now the society is in a phase of business development danekonomi kapitalismesemenjak kejatuhankomunisme. Thus, capitalism is growing rapidly without incurring significant barriers. Now bisnistelah menjadibesar abandon traditional business increasingly pressured, even teraksisikan. The wealth of private companies in various countries can exceed the wealth of the country.

   E.     Peer Review
Peer review is the process of regulation by a profession or an evaluation process that involves individuals who are qualified in the relevant field. Method of peer review works to maintain standards, improve performance and provide credibility. In the world of academic peer review is often used to determine the suitability of an academic paper for publication.

Reference :